JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie meminta, elit politik untuk tidak membodohi rakyat dengan mengatakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak perlu naik.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, kalangan yang teriak samacam itu tidak pernah melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak pernah utuh.
"Yang bilang selalu naikan minyak gak berpikir tentang rakyat. Jangan lah kita membodohi rakyat. Kasian rakyat kita sudah susah, dibodohi lagi," ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Seharusnya kata Marzuki, jika ingin melihat APBN harus dilihat dari sisi pengeluaran dan penerimaan.
Seperti yang dikatakan Kwik Kian Gie, bahwa penerimaan terbagi menjadi migas dan nonmigas. Penerimaan dari migas diketahui masih surplus, di mana pendapatan migas dikurangi nonmigas.
“Inilah yang ditotalkan menjadi belanja negara. Belanja negara ada belanja kesehatan, pendidikan, program prorakyat,” jelasnya.
Adapun pengelompokan pendapatan negara tersebut, dikatakannya, otomatis membuat pendapatan negara menjadi turun. Maka, akan terjadi kebingungan apakah nantinya yang akan dikurangi belanja pegawai, belanja kesehatan atau subsidi pupuk.
“Kalau kelompok yang dikurangi tadi tidak dikoreksi. Kalau minyak naik terus, maka ada dari kelompok tersebut yang dikurangi terus, makanya kelompok migas ini disesuaikan," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, tak mungkin subsidi belanja lembaga kementerian dikurangi. Sebab jika dikurangi, maka belanja infrastruktur untuk rakyat akan habis.
"Itu saja intinya kenapa dibohongi rakyat. Kalau dikurangi subsidi belanja tidak dikurangi ya habis. Belanja infrastruktur untuk rakyat, apa ini yang kita kurangi jadi menjelaskan sederhana," kata dia.
Apalagi kata dia, masyarakat tak paham soal APBN. "Masyarakat kita enggak ngerti APBN. Masyarakat kita ngerti ini penerimaan, ini pengeluaran," jelasnya.
Bagaimanapun kenaikan BBM tak bisa dihindari. Bahkan kata jika pun gaji pegawai dipotong tak akan mencukupi subsidi tersebut.
"Kalau gaji pejabat negara dipotong, taruh saja Rp2 triliun-Rp3 triliun, apa cukup menutupi yang Rp64 triliun itu," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar